Lambatnya Sertifikasi Tanah Untuk Perumahan

pembangunan perumahan murah

Spending Revolt: Sepertinya pemerintah benar-benar ingin memberikan terobosan terhadap perkembangan properti untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Beberapa waktu lalu pemerintah telah menetapkan suku bunga KPR dan uang muka rumah dijual yang akan meringankan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Sofyan Djalil akan memangkas waktu sertifikasi tanag untuk pembangunan perumahan murah yang sudah di canangkan oleh pemerintah yaitu sejuta rumah.

Menurut menteri ATR/BPN saat ini untuk sertifikasi tanah sangat lelet sekali. Ia akan membenahi masalah ini, rencananya akan merekrut juru ukur tanah non PNS agar semua urusan perizinan tanah menjadi lebih cepat. Pada saat ini mengukur tanah saja bisa mencapai 3 bulan lamanya, ucap sang menteri ATR tersebut. Oleh karena itulah, ia mencoba untuk mencari lebih banyak lagi juru ukur tanah agar perizinan sertifikasi tanah bisa cepat jadi. Jika pemangkasan waktu dalam hal perizinan ini bisa di jalankan maka banyak sekali keuntungannya.

Sertifikasi tanah yang di nilai cukup memakan waktu ini akan memberikan dampak buruk terhadap setiap pengembang perumahan dan juga masyarakat. Ongkos kerja pengembang akan membengkak yang pada akhirnya harga rumah juga akan ikut naik untuk menutupi ongkos sertifikasi tersebut. Inilah yang ingin di hindarkan oleh Menteri ATR/BPN, Sofya Djalil. Nantinya semua ini akan memberikan keuntungan dari kedua belah pihak antara developer dengan konsumen.

Kekurangan tenaga ahli dalam mengukur tanah sangat di rasakan. Demi memangkas perizinan yang memakan waktu kementerian ATR/BPN harus mencari dan menambah tenaga kerja juru ukur tanah. Dalam pencariannya nanti di pastikan mereka bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lambatnya pengkuran tanah yang mencapai 3 bulan telah membuat banyak kerugian pengembang. Tantangan dalam merekrut tenaga kerja ini adalah tidak mudah dalam waktu singkat untut mendapatkan tenaga kerja ahli dalam bidang ini.

Formula Baru BPHTB

Genjot ekonomi dari sektor properti nampaknya benar-benar serius di jalankan oleh kabinet Presiden Joko Widodo. Sofyan Djalil yang saat ini menjabat sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang membuat formula baru untuk meringankan masyarakat mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurutnya saat ini biaya BPHTB sangat memberankan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Nantinya formula yang akan dibuat oleh kementeriannya di berikan nama BPHTB terhutang. Mekanismenya adalah dimana ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, nantinya BPHTB tersebut di bayarkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA).

Pemilik tanah dan bangunan nantinya bisa membayar BPHTB ketika ingin menjual kembali huniannya atau di komersilkan. Dengan cara formulasi baru seperti ini nantinya akan memangkas sertifikasi tanah dan bangunan. Jika sudah berjalan nanti, jika ada masyarakat yang ingin membeli iklan dijual rumah tidak perlu lagi harus membayar BPHTB dulu, karena sudah di bayarkan oleh PEMDA. Nantinya di sertifikat akan terutulis terhutang.

Beli Rumah 2017 Kian Murah Dan Mudah

mudahnya beli rumah

Rumah murah atau rumah subsidi bisa di beli dengan cara yang mudah dan cepat. Pemerintah melalui para menterinya telah memberikan formula-formula untuk mempercepat pertubuhan ekonomi dalam negeri dengan cara memperbaikai sektor properti. Kemudahan ini akan sangat di rasakan oleh masyarakat bawah karena yang biasanya sangat tidak mungkin mereka membeli properti tapi sekarang menjadi sangat mungkin bagi mereka bisa beli hunian sebagai tempat tinggal yang layak.

Seperti misalnya pada rumah dijual di Bekasi. Di Kota tersebut sangat banyak rumah sederhana yang di subsidi oleh pemerintah. Bukan hanya satu kota itu saja tapi masih banyak kota-kota lainnya yang menjadi program pemerintah dalam mewujudkan perbaikan ekonomi dalam negeri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *