Properti

Usaha Pemerintah Dalam Menyediakan Rumah Murah Untuk Rakyat

perumahan murah

Sudah begitu banyak paket kebijakan yang diambil pemerintah pada sektor properti, tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan bantuan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa membeli rumah sebagai tempat tinggal yang layak. Masalah yang terjadi sekarang ini adalah sulitnya MBR dalam membeli hunian karena harga uang muka dan bunga cicilan yang sangat memberatkan menengah kebawah.

Melalui kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah Presiden Joko Widodo inilah yang akan membuat masyarakat menengah kebawah bisa membeli hunian dengan uang muka murah dan bunga cicilan perbulan yang ringan. Subsidi dana di ambil atau dibantu dari beberapa BUMN pada tahun 2017 nanti dana tersebut akan meningkat menjadi 100%. Perusahaan negara tersebut nantinya akan memberikan bantuan kepada pemerintah demi terwujudnya paket kebijakan ekonomi ini.

Pembiayaan hunian subsidi saat ini sudah cukup bagus karena sudah terserap sebanyak 100%. Dana yang terserap itu adalah untuk 100 ribu unit rumah subsidi yang saat ini sudah cukup baik pelaksanaan di lapangan dari anggaran yang di sediakan sebanyak 9,2 triliun rupiah. Besarnya subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat menengah kebawah ini akan meringankan mereka dalam membeli hunian.

Kendala Pembangunan Rumah Subsidi 2017

Paket kebijakan yang diambil pemerintah sudah sangat bagus namun tetap saja ada kendala ketika sudah berjalan di lapangan. Mengenai perizinan dan pengadaan lahan untuk pembangunan perumahan rumah subsidi menjadi pekerjaan yang tidak mudah untuk di bereskan.

Terlalu lamanya proses perizinan tanah untuk hak milik menjadi kendala tersendiri bagi setiap pengembang dan pemerintah pusat sebagai pemilik kebijakan tersebut. Jika dilihat dari segi pendanaan, pemerintah sudah cukup bagus sekali namun kendala perizinan dan pengadaan lahan tersebut menjadikan biaya pembangunan yang di lakukan oleh pengembang menjadi membengkak.

Mengatasi hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil berusaha mencari jalan agar bisa memperpendek jangka waktu dalam perizinan tersebut. Dalam mengurus atau mengukur tanah untuk pembangunan pemukiman saja dibutuhkan waktu yang cukup lama yaitu bisa sampai 6 bulan lamanya. Inilah yang ingin di pangkas oleh Sofyan Djalil tujuannya agar pengembang juga bisa menghemat pengeluaran mereka.

Berapa Harga Rumah Subsidi?

rumah subsidi

Berdasarkan harga perumahan terkini yang diambil dari situs resmi jual beli rumah di Indonesia, membeli rumah subsidi dengan luas bangunan 22 m2 dan luas tanah 60 m2, harganya tidak lebih dari 148 juta. Uang muka yang terjangkau dan suku bunga 5% flat setiap bulannya dengan tenor 15 sampai 20 tahun. Kemudahan dalam membayar uang muka dan suku bunga yang rendah adalah akibat dari paket ekonomi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.

Jika sudah begini, nantinya masyarakat menengah kebawah akan mampu membeli hunian sebagai tempat tinggal. Biasanya kebanyakan masyarakat merasa kesulitan jika ingin membeli hunian karena uang mukanya yang terlalu besar dan suku bunga tinggi. Rumah subsidi adalah pilihan tepat bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah 4 juta setiap bulannya.

Lambatnya Sertifikasi Tanah Untuk Perumahan

pembangunan perumahan murah

Spending Revolt: Sepertinya pemerintah benar-benar ingin memberikan terobosan terhadap perkembangan properti untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Beberapa waktu lalu pemerintah telah menetapkan suku bunga KPR dan uang muka rumah dijual yang akan meringankan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Sofyan Djalil akan memangkas waktu sertifikasi tanag untuk pembangunan perumahan murah yang sudah di canangkan oleh pemerintah yaitu sejuta rumah.

Menurut menteri ATR/BPN saat ini untuk sertifikasi tanah sangat lelet sekali. Ia akan membenahi masalah ini, rencananya akan merekrut juru ukur tanah non PNS agar semua urusan perizinan tanah menjadi lebih cepat. Pada saat ini mengukur tanah saja bisa mencapai 3 bulan lamanya, ucap sang menteri ATR tersebut. Oleh karena itulah, ia mencoba untuk mencari lebih banyak lagi juru ukur tanah agar perizinan sertifikasi tanah bisa cepat jadi. Jika pemangkasan waktu dalam hal perizinan ini bisa di jalankan maka banyak sekali keuntungannya.

Sertifikasi tanah yang di nilai cukup memakan waktu ini akan memberikan dampak buruk terhadap setiap pengembang perumahan dan juga masyarakat. Ongkos kerja pengembang akan membengkak yang pada akhirnya harga rumah juga akan ikut naik untuk menutupi ongkos sertifikasi tersebut. Inilah yang ingin di hindarkan oleh Menteri ATR/BPN, Sofya Djalil. Nantinya semua ini akan memberikan keuntungan dari kedua belah pihak antara developer dengan konsumen.

Kekurangan tenaga ahli dalam mengukur tanah sangat di rasakan. Demi memangkas perizinan yang memakan waktu kementerian ATR/BPN harus mencari dan menambah tenaga kerja juru ukur tanah. Dalam pencariannya nanti di pastikan mereka bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lambatnya pengkuran tanah yang mencapai 3 bulan telah membuat banyak kerugian pengembang. Tantangan dalam merekrut tenaga kerja ini adalah tidak mudah dalam waktu singkat untut mendapatkan tenaga kerja ahli dalam bidang ini.

Formula Baru BPHTB

Genjot ekonomi dari sektor properti nampaknya benar-benar serius di jalankan oleh kabinet Presiden Joko Widodo. Sofyan Djalil yang saat ini menjabat sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang membuat formula baru untuk meringankan masyarakat mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurutnya saat ini biaya BPHTB sangat memberankan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Nantinya formula yang akan dibuat oleh kementeriannya di berikan nama BPHTB terhutang. Mekanismenya adalah dimana ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, nantinya BPHTB tersebut di bayarkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA).

Pemilik tanah dan bangunan nantinya bisa membayar BPHTB ketika ingin menjual kembali huniannya atau di komersilkan. Dengan cara formulasi baru seperti ini nantinya akan memangkas sertifikasi tanah dan bangunan. Jika sudah berjalan nanti, jika ada masyarakat yang ingin membeli iklan dijual rumah tidak perlu lagi harus membayar BPHTB dulu, karena sudah di bayarkan oleh PEMDA. Nantinya di sertifikat akan terutulis terhutang.

Beli Rumah 2017 Kian Murah Dan Mudah

mudahnya beli rumah

Rumah murah atau rumah subsidi bisa di beli dengan cara yang mudah dan cepat. Pemerintah melalui para menterinya telah memberikan formula-formula untuk mempercepat pertubuhan ekonomi dalam negeri dengan cara memperbaikai sektor properti. Kemudahan ini akan sangat di rasakan oleh masyarakat bawah karena yang biasanya sangat tidak mungkin mereka membeli properti tapi sekarang menjadi sangat mungkin bagi mereka bisa beli hunian sebagai tempat tinggal yang layak.

Seperti misalnya pada rumah dijual di Bekasi. Di Kota tersebut sangat banyak rumah sederhana yang di subsidi oleh pemerintah. Bukan hanya satu kota itu saja tapi masih banyak kota-kota lainnya yang menjadi program pemerintah dalam mewujudkan perbaikan ekonomi dalam negeri.